Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Umatuna.com - Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 watt dinilai tidak tepat. Pencabutan subsidi listrik tersebut justru membuat Tarif Dasar Listrik (TDL) melonjak dan dinilai membebani masyarakat. DPRD Sultra berencana akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar mengkaji ulang kenaikan TDL tersebut.
Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh mengungkapkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu soal kenaikan tarif listrik tersebut. “Ini sosialisasi pemerintah patut dipertanyakan, kenapa masih banyak masyarakat yang justru tidak tahu soal kenaikan TDL itu,” kata Abdurrahman Shaleh saat ditemui diruang kerjanya, Senin (12/6).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra itu menegaskan pencabutan subsidi tersebut membuat masyarakat semakin menderita. Meski income masyarakat per kapita naik tapi ini kebijakan pemerintah tidak sebanding. “Baru mau take off dari penderitaan namun sudah disambut dengan kebijakan pencabutan subsidi,” ungkapnya.
Meski kebijakan sudah diterapkan, Abdurrahman Shaleh meminta kepada pemerintah untuk tidak menutup mata dalam penerapan kebijakan tersebut. “Pemerintah harus melakukan identifikasi secara real dengan melakukan pendataan masyarakat. Sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat dibedakan dengan masyarakat yang mampu. Saya rasa masyarakat yang mampu tetap harus mendapatkan uluran tangan dari negara,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sultra Rasyid menjabarkan bahwa dampak pencabutan subsidi tersebut sudah mulai dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro. “Ini kebijakan pusat memang agak susah untuk kita langsung intervensi. Namun, kita akan mencoba untuk bersurat agar kebijakan pemerintah itu dapat dikaji ulang,” ujar Rasyid.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengungkapkan beban masyarakat begitu berat. Bahkan pelaku-pelaku usaha tak sedikit yang sudah mengeluhkan kebijakan pemerintah tersebut. “Pelaku usaha kecil kini sudah mengeluh. Harga listrik naik sehingga berdampak pada kenaikan biaya produksi. Disisi lain, mereka tidak bisa menaikan harga barang dan jasa karena khawatir kehilangan pelanggan,” tambah Rasyid.
Kebijakan pemerintah tersebut dinilai Rasyid dilematis. Ia pun mengharapkan jika memang sudah tak bisa dilakukan revisi maka pemerintah harus memberikan bantuan kepada mereka (masyarakat, red) yang benar-benar tidak mampu. “Harus ada skema bantuan yang diberikan kepada masyarakat apakah itu dalam bentuk bantuan langsung tunai atau pun semacamnya. Prinsipnya negara harus hadir ditengah kesusahan masyarakatnya,” pungkasnya. Sumber: Fajar
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) June 13, 2017 at 06:55PM