Ismail: Pemerintah yang Benar Adalah yang Mampu Menegakkan Islam dalam Memipin Negara - UMATUNA

[ INDRISANTIKA KURNIASARI ]
Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Ia menyebut pemerintah yang benar adalah pemerintah yang mampu menegakkan Islam dalam memimpin negara.
Umatuna.com - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengaku tengah bersabar dan tawakal dalam menghadapi keputusan pemerintah mencabut status hukum ormas tersebut.

Jurubicara HTI Ismail Yusanto menilai bahwa pembubaran tersebut merupakan risiko yang harus dialami dalam menggelar dakwah di negara yang sekuler. Apalagi, pembubaran dilakukan secara dzalim melalui penerbitan Perppu Ormas.

"Kami memahami, inilah resiko dari kegiatan dakwah di tengah pemerintah yang sekuler dan dzalim" ujarnya dalam diskusi 'Merawat Keindonesiaan' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/7).

Ismail mengakui bahwa HTI memang selalu memberikan kritikan terhadap sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Menurutnya, demokrasi sudah tidak sesuai dengan konsep Islam. Bahkan dengan tegas HTI menolak sistem demokrasi di Indonesia karena konsep kedaulatan rakyat dalam demokrasi tidak bisa diterapkan untuk umat Islam.

"Demokrasi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam hal kedaulatan di tangan rakyat, yaitu hak menetapkan benar salah atau halal haram, yang dalam pandangan Islam itu adalah hak Allah untuk menentukan," jelasnya.

Ia menyebut pemerintah yang benar adalah pemerintah yang mampu menegakkan Islam dalam memimpin negara.

"Pemerintah itu dalam pandangan Islam melaksanakan ketentuan syariat," tegasnya. Sumber: Rmol

http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) July 23, 2017 at 06:46PM

Subscribe to receive free email updates: