Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Umatuna.com - Setelah beberapa waktu tenggelam dengan hiruk pikuk Pilgub DKI Jakarta 2017, kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) yang menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi sorotan publik."Djarot seharusnya jangan menutupi korupsi yang dilakukan Ahok. Biarlah penegak hukum bekerja dengan profesional," kata Amir, Senin (24/7).
Hal ini menyusul rencana Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang akan membayarkan ganti rugi keuangan negara sebesar Rp 191 miliar.
Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menilai, langkah Djarot tersebut sengaja dilakukannya untuk menimbulkan kekacauan dalam pengusutan kasus korupsi RSSW.
"Djarot seharusnya jangan menutupi korupsi yang dilakukan Ahok. Biarlah penegak hukum bekerja dengan profesional," kata Amir, Senin (24/7).
Menurut Amir, dalam kasus ini, semestinya pihak Pemprov DKI yang menuntut Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras untuk mengembalikan kelebihan pembayaran.
"Bukan sebaliknya, Pemprov DKI yang akan mengembalikan kelebihan pembayaran," ujar Amir.
Diketahui, Pemprov DKI akan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Mekanisme pembiayaan untuk pembangunan rumah sakit khusus kanker itu sudah disiapkan.
"Sudah ada mekanisme penganggarannya dan diusulkan melalui perjanjian PKBU bersama badan usaha milik pemerintah dan tanpa didanai APBD. Itu sudah kita rapatkan dua kali. Semuanya sudah disusun, tinggal desainnya seperti apa," kata Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balaikota, Jakarta, Jumat (21/7).
Sebelumnya, BPK RI mengizinkan DKI melanjutkan pembangunan di lahan tersebut. Hanya saja Pemprov tetap harus mengganti rugi kepada negara terkait pembelian lahan. Terkait hal ini, Djarot sudah setuju untuk membayar ganti rugi.
"Kami akan kirim surat kepada yayasan (Sumber Waras). Itu juga untuk memberikan jawaban, klarifikasi. Kalau betul merugikan negara ya harus dikembalikan prinsipnya," kata Djarot.
Kasus pembelian RS Sumber Waras mulai mencuat saat hasil audit BPK DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam audit itu BPK Jakarta menilai, bahwa prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Menurut BPK, harga lahan seluas 36.410 meter per segi yang dibeli Pemprov jauh lebih mahal dari harga nilai jual obyek pajak sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,33 miliar.
Masalah Sumber Waras jadi ramai diperbincangkan, apalagi selama masa Pilgub DKI beberapa waktu lalu. Bahkan kasus ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua KPK Agus Rahardjo juga sudah berjanji menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menjadi utang lembaganya di tahun ini. Kasus tersebut antara lain, kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Namun KPK tidak pernah menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sumber: Rmol
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) July 24, 2017 at 07:57PM